Skip to main content

Rumah Enggan Dipilok di Banjarpanepen Sumpiuh, Penerima Bantuan Sosial Diminta Mengundurkan Diri

Ratusan rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh mendapatkan label. Yakni bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako.

Langkah tersebut ditempuh oleh Pemerintah Desa Banjarpanepen untuk validasi data kemiskinan. Sebab, ketika terdapat program bantuan dari pemerintah, kebanyakan warga mengaku sebagai miskin.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanepen berusaha bersikap tegas. Bagi keluarga penerima manfaat yang dinding rumahnya tidak bersedia dilabel. Maka diminta mengisi surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat.

“Pertimbangannya agar angka kemiskinan tidak terus bertambah. Juga, mendorong kesadaran warga yang telah mampu secara ekonomi untuk mengundurkan diri secara suka rela. Bantuan bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan,” terang Kepala Desa Banjarpanepen Mujiono, Senin (22/6).

Pemerintah Desa Banjarpanepen mencatat sebanyak 366 kepala keluarga memperoleh dua bantuan sekaligus, PKH dan BPNT. Sedangkan 68 kepala keluarga menerima PKH.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Banjarpanepen juga agar bantuan sosial tepat sasaran. Di hari pertama kegiatan pelabelan, belum terdapat keluarga penerima manfaat yang menolak dinding rumah dipilok.

Ahmad Jadid, warga RT 1 RW 1, istrinya tercatat sebagai penerima dua bantuan sosial sekaligus, PKH dan BPNT. Setelah kepala desa meminta ijin dan menjelaskan, pihaknya mempersilahkan rumahnya diberi tanda sebagai keluarga pra sejahtera penerima bantuan sosial.

“Memang begini keadaannya, tidak apa-apa disemprot stiker,” ujar Ahmad.

Kasi Permas Desa Banjarpanepen Mitro menambahkan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat tersebut dilakukan oleh ketua RT setempat. Bentuk pengawasan misalnya ketika suatu saat nanti terdapat keluarga penerima manfaat yang menghapus label.

“Apabila kelak stiker ada yang dihapus, ketua RT melaporkan ke desa untuk tindakan lebih lanjut. Tidak mau dipasang stiker artinya sudah tidak mau menerima bantuan,” tegas Mitro.

Desa Banjarpanepen memiliki sekitar 1.833 KK. Hampir semua warga menerima bantuan sosial. Kecuali PNS, pensiunan dan orang yang terlihat dengan jelas telah mapan.

Dikatakan Mitro, saat ini keseluruhan warga yang menerima bantuan sosial jumlahnya di atas 1000 orang. Mulai dari PKH, BPNT, BLT Dana Desa, jaring pengamanan sosial provinsi, KKS terdampak covid 19, sembako dari FKUB dan lainnya.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar